MEDIAPESISIRNEWS.com, ROHIL | Demisioner Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Gadjah Mada, Ahmad Lukman Al Rasyid, buka suara terkait pemberitaan salah satu media online yang menyoroti dinamika pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir.
Putra daerah Rohil itu menilai, narasi yang dibangun dalam pemberitaan tersebut cenderung menggiring opini publik tanpa dasar fakta yang utuh dan berpotensi menjadi fitnah.
"Sungguh sangat disayangkan apabila ada media yang membangun opini tanpa landasan fakta yang jelas. Kritik dalam demokrasi itu wajar, tetapi fitnah dan propaganda tidak bisa dibenarkan," ujar Lukman saat dimintai tanggapan, Senin (16/2).
Menurutnya, masyarakat sudah mengetahui rekam jejak Anggota Komisi X DPR RI, Hj. Karmila Sari, sebagai figur srikandi asal Rohil yang konsisten memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya di sektor pendidikan.
Ia memaparkan, sejumlah program yang diperjuangkan Karmila Sari telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), dorongan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, hingga bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa sampai jenjang Strata 1 (S1).
"Fakta-fakta itu nyata. Banyak siswa terbantu lewat PIP dan program aspirasi pendidikan lainnya. Jangan kemudian perjuangan tersebut dipelintir dengan narasi seolah-olah negatif. Itu tidak adil,"tegasnya.
Lukman juga menyayangkan adanya narasi di salah satu media online yang menyebutkan bahwa Hj. Karmila Sari ikut campur tangan dalam tatanan pemerintahan daerah saat ini. Ia menilai tudingan tersebut sebagai bentuk penggiringan opini publik yang tidak berdasarkan fakta.
"Kalau ada yang mengatakan beliau ikut campur dalam pemerintahan daerah, itu jelas penggiringan opini yang tidak berdasar. Peran anggota DPR RI adalah fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi, bukan mencampuri kewenangan eksekutif,"katanya.
Di sisi lain, Lukman menilai kepemimpinan Bupati Rohil, H. Bistamam, saat ini tengah berada pada fase konsolidasi dan percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah sedang fokus menata program prioritas demi kemajuan Rohil.
"Ketika pemerintah daerah sedang fokus bekerja dan membangun, justru muncul narasi yang berpotensi memecah konsentrasi publik. Ini patut dipertanyakan motifnya," tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang harus dijaga. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab moral serta profesionalisme jurnalistik. Informasi yang disampaikan kepada publik, kata dia, harus berimbang, terverifikasi, dan tidak tendensius.
"Kita butuh kritik yang membangun, bukan propaganda yang merusak. Rohil membutuhkan energi positif untuk maju, kerja sama yang konstruktif, serta persatuan seluruh stakeholder. Bukan kegaduhan yang tidak produktif," pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi seruan agar ruang publik diisi dengan diskursus yang sehat, objektif, dan berorientasi pada kemajuan daerah, bukan narasi yang berpotensi merusak reputasi tanpa dasar yang jelas. (Rd).
Editor: Redaksi
