MEDIAPESISIRNEWS.com, ROHIL - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir, Jaswadi, menanggapi pemberitaan terkait pernyataan Ripi Candra, Ketua HNSI Rokan Hilir versi Bogor, yang meminta Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir meninjau ulang atau menghentikan sementara surat rekomendasi BBM jenis solar subsidi bagi pengusaha bubu tiang.
Menurut Jaswadi, setiap masukan dan pandangan terhadap kebijakan di sektor perikanan patut dihargai sebagai bagian dari dinamika organisasi dan kepedulian terhadap tata kelola perikanan. Namun, ia menekankan pentingnya kehati hatian dalam mengambil kebijakan agar tidak berdampak luas terhadap keberlangsungan hidup nelayan tradisional.
"Kami menghormati berbagai pandangan yang berkembang. Namun, dalam menyikapi persoalan rekomendasi solar subsidi, perlu dilihat secara menyeluruh kondisi riil nelayan di lapangan," ujar Jaswadi, Minggu (14/12/2025) malam.
Jaswadi menjelaskan, rekomendasi penyaluran solar subsidi yang selama ini berjalan diterbitkan melalui mekanisme resmi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha nelayan kecil. Karena itu, menurut dia, kebijakan tersebut tidak semestinya dihentikan secara sepihak tanpa kajian yang matang serta melibatkan para pemangku kepentingan.
Ia mengungkapkan, mayoritas nelayan Bubu Tiang di Pulau Halang dan Sungai Bakau masih menggunakan armada dengan kapasitas relatif kecil, berkisar antara 7 hingga 17 ton. Dalam kondisi tersebut, ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting untuk menopang aktivitas melaut dan menjaga keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
Selain menopang aktivitas nelayan, hasil tangkapan bubu tiang juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Sebagian hasil tangkapan dipasarkan sebagai ikan konsumsi, sementara lainnya diolah menjadi produk khas daerah serta bahan baku pakan ikan budidaya.
Dalam pernyataan tertulisnya, Jaswadi menegaskan bahwa bubu tiang merupakan alat tangkap tradisional yang telah lama menjadi bagian dari sejarah dan identitas perikanan Rokan Hilir. Aktivitas perikanan dari sektor ini, kata dia, tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menggerakkan mata rantai usaha masyarakat pesisir dan menjadi sumber penghidupan ribuan warga.
"Bubu tiang bukan semata soal alat tangkap, tetapi bagian dari perjalanan panjang perikanan Rokan Hilir. Dari sektor inilah daerah ini pernah mencapai masa kejayaannya,"ujar Jaswadi.
Ia juga mengingatkan bahwa penghentian atau pembatasan rekomendasi solar subsidi berpotensi berdampak terhadap sekitar 1.500 orang, baik nelayan maupun pekerja pendukung di laut dan di darat, yang menggantungkan hidup pada usaha bubu tiang di Pulau Halang dan Sungai Bakau.
Terkait persoalan perizinan yang kerap menjadi sorotan, Jaswadi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Menurut dia, persoalan administratif sebaiknya diselesaikan melalui pembinaan dan koordinasi lintas instansi, tanpa mengorbankan akses nelayan terhadap BBM subsidi.
"Atas dasar itu, kami berharap Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dapat melakukan evaluasi secara komprehensif, objektif, dan dialogis, dengan tetap mengedepankan asas keadilan serta keberlanjutan,"kata Jaswadi.
Ia menambahkan, HNSI Rohil membuka ruang dialog dengan seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik yang tidak hanya memperbaiki tata kelola sektor perikanan, tetapi juga melindungi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Rokan Hilir.
Editor: Redaksi
