MEDIAPESISIRNEWS.com, ROHIL - Sejumlah organisasi pers dan perwakilan media lokal di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan kekecewaan terhadap minimnya alokasi anggaran publikasi media yang dikelola Pemerintah Kabupaten Rohil pada tahun anggaran 2025. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional media lokal di daerah itu.
Perwakilan organisasi profesi jurnalis dan perusahaan pers mengungkapkan, aspirasi terkait kerja sama media telah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum. Mulai dari audiensi dengan DPRD Rohil, khususnya Komisi B, hingga koordinasi dan diskusi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Rohil. Namun hingga kini, belum terdapat kejelasan maupun solusi konkret terkait alokasi anggaran publikasi.
Salah seorang pimpinan media lokal di Rohil menyebutkan, tahun 2025 menjadi masa sulit bagi dunia pers daerah.
"Tahun 2025 benar-benar menjadi masa paceklik bagi media lokal. Untuk menjaga operasional saja sudah berat, bahkan biaya hosting media online per tahun terancam tidak terpenuhi,"ujarnya saat dikonfirmasi.
Menurutnya, alasan yang kerap disampaikan terkait minimnya anggaran kerja sama media adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak serius terhadap eksistensi, keberlanjutan, serta profesionalitas media lokal sebagai penyampai informasi publik.
Sebagai bentuk tindak lanjut, sejumlah organisasi profesi jurnalis, pemilik perusahaan pers, kepala biro, serta wartawan di Rohil sepakat mengajukan surat permohonan audiensi kepada Bupati Rokan Hilir. Surat tersebut disampaikan secara langsung pada Jumat (12/12/2025) lalu melalui Sekretaris Diskominfo Rohil di Gedung Putih Kantor Bupati Rohil.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Diskominfo Rohil, Juliandra, SH, menyampaikan bahwa dirinya baru dipercaya menjabat dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan insan pers.
"Saya baru menjabat sebagai Sekretaris Diskominfo dan diberi amanah oleh Bupati. Aspirasi dari rekan-rekan organisasi pers akan segera saya koordinasikan dengan pimpinan, yakni Kepala Dinas," ujarnya.
Sementara itu, tokoh pers Rohil, H. Dahrin, S.Sat, berharap Diskominfo dapat berperan aktif menjembatani pertemuan antara organisasi pers dan kepala daerah.
"Sejak Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih, belum pernah ada pertemuan silaturahmi dengan insan pers. Kami berharap Diskominfo dapat memfasilitasi audiensi tersebut,"katanya.
Para insan pers menilai, pertemuan tersebut penting sebagai ruang dialog terbuka guna mencari solusi bersama. Selain demi keberlangsungan media lokal, dialog dinilai strategis untuk menjaga peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra kritis dan konstruktif pemerintah daerah.
Editor: Redaksi
Sumber: Rls.
