Bagansiapiapi, Mediapesisirnews.com | Dikabarkan akhir Januari 2024, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir selama tahun 2023 telah menerima dana Participating Interest (PI) 10 Persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar Rp. 488 miliar.
Kucuran anggaran PI 10 Persen tersebut ikut diterima oleh BUMD Rohil sebanyak dua tahap yakni, tahap I (pertama) sebesar Rp.96.000.000.000., dan tahap ke II sebesar Rp. 392.500.000.000., sehinga total keseluruhan mencapai Rp. 488.500.000.000.
"Saat ini dana tersebut belum diserahkan kepada Pemda, kerna menunggu hasil audit serta rapat umum pemegang saham," Kata Rahman Direktur BUMD Rohil, seperti dilansir dari m.goriau.com, Selasa (30/01/2024).
Rahman menjelaskan pemerintah daerah (Pemda-Rohil) akan menerima dalam bentuk deviden yang akan disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Namun dirinya belum bisa memastikan kapan jadwal RUPS dilaksanakan dengan alasan masih menunggu hasil audit.
Pengelolaan dana PI 10 Persen di Pertanyakan...!!!!
Sejumlah pihak mengatasnamakan gabungan pimpinan dan wartawan Rohil pada Kamis (28/03/2024) lalu mendatangi sekaligus melayangkan surat kepada DPRD Rohil mengajak audensi terkait pengelolaan Participating Interest (PI) 10 Persen yang dinilai kurang transparan.
Ketua Ikatan media online (IMO) kabupaten Rohil Heriandi Bustam, S.H., mengatakan tujuan audensi semata-mata ingin mengetahui perkembangan atas pengelolaan dana PI 10 Persen tersebut seperti apa sehingga tidak menimbulkan isu isu liar bagi masyarakat Rohil pada umumnya dan pada audensi tersebut pihak terkait dapat menyampaikan program dan rencana kerja yang akan dibuat dalam meningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita minta transparan dalam pengelolaan dana PI 10 Persen dari PHR tersebut," Kata dia.
Sementara Ketua Forum Wartawan (Fowa) Rokan Hilir H. Dahrin, S.Sos., didampingi Perwakillan JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) Rohil Hermanto, S.H., pada kesempatan yang sama menyampaikan audensi tersebut setidaknya dapat menjawab pertanyaan informasi publik terkait pengelolaan dana PI yang berjumlah ratusan miliar rupiah.
"Kita tidak ingin mendengar lagi perusahaan daerah rugi dan terus merugi, dengan suntikan dana ratusan miliar ini kita berharap dapat dikelola dengan sebaiknya dengan begitu sudah tentu dapat meningkatkan perekonomian daerah," Ujar mereka.
RDP Komisi B DPRD Rohil Memanas Terkait Participating Interest (PI) 10 Persen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengelar secara resmi rapat dengar pendapat (RDP) bersama pimpinan dan anggota DPRD Komisi B Rohil terkait pembahasan Participating Interest (PI) 10 Persen yang diterima BUMD PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir.
RDP digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) kantor DPRD Rohil, Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan, di Bagansiapiapi, dimulai sekira pukul 14:30 Wib berakhir Pukul 17:50 Wib, Senin (01/04/2024).
Dari pantauan rapat tersebut tampak dihadiri pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Rohil, Maston, Basirun Nur Efendi, Hamzah, Imam Suroso, Hermawan, Amansyah dan anggota lainnya.
Sementara pihak lainnya hadir Asisten II Pemkab Rohil M. Nur Hidayat, Perwakilan Bank Riau Kepri Bagansiapiapi, Kaban BPKAD, Inspektorat, dan pihak BUMD Rohil ikut hadir Direktur Utama Rahman, Bendahara, Kuasa Hukum dan Anggota.
Selanjutnya dari Pimpinan dan Wartawan Rohil diwakilkan sebanyak tiga orang juru bicara dalam RDP bersama Komisi B DPRD Rohil diantaranya H. Dahrin (Fowa-Rohil), Andriadi Bustam (IMO-Rohil) dan Hermanto (JMSI-Rohil).
Rapat dengar pendapat (RDP) digelar di ruang badan musyawarah (Banmus) DPRD Rohil itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Basiran Nur Efendi sembari meminta kepada semua pihak untuk dapat menyampaikan secara terbuka dalam pembahasan sehingga rapat tersebut dapat menyimpulkan dan memberikan pemahaman yang tidak simpang siur.
RDP itupun dimulai dengan sejumlah pertanyaan dari perwakilan wartawan hingga tanya jawab bersama sejumlah anggota DPRD Rohil terkait pengelolaan dana PI yang telah diterima oleh BUMD Rohil bernilai ratusan miliar yang terkesan belum transparan dalam pengelolaan.
Tidak saja soal pengelolaan dan rencana kerja terkait PI 10 Persen yang ikut disorot, namun juga terkait penerimaan sebanyak 9 unit mobil (2 unit Pajero Dakkar dan 7 unit mobil Expander) dari program Badelau Bank Riau Kepri dan soal regulasi terkait sebagian dana tersebut telah dimasukkan ke Kas Daerah (Kasda) sebesar Rp. 70 miliar serta soal deviden Interim kepada pemegang saham dan terakhir berkaitan persoalan tunda bayar.
Sesekali RDP tersebut tampak memanas terkait penyampaian Dirut BUMD Rohil yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kejelasan terkait pengelolaan Participating Interest (PI) 10 Persen dan sejumlah pertanyaan lainnya, hingga semua pihak sepakat menunda RDP hingga batas waktu yang sepakati.
Disela akhir rapat tersebut, H. Dahrin saat dikonfirmasi sejumlah wartawan mengaku kecewa dan mengakui tidak sesuai harapan.
"Menurut kami yang kita bicarakan pada rapat tadi tidaklah sempurna, yang kita harapkan jawaban terkait sejumlah pertanyaan publik belum mampu dijawab secara transparan oleh bersangkutan dan terkesan ngambang dan membingungkan alias tidak jelas," Kata Dahrin.
Hal yang sama disampaikan Hermanto didampingi Ariandi, yang mana menyampaikan dalam rapat tersebut mereka merasa kecewa terkait sejumlah pertanyaan yang belum mampu dijawab atau disampaikan oleh Dirut BUMD Rohil terkait pengelolaan dana PI 10 Persen hingga akhirnya RDP diputuskan ditunda hingga usai lebaran.
Editor: Redaksi
