ROHIL, Mediapesisirnews.com | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau akhirnya di tahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari), setelah sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 15 Mei 2025 lalu, bersama dengan Tersangka SJ yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kasus dugaan korupsi pembagunan dan rehabilitasi SMP Negeri 04 Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas. kamis (22/05/2025).
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Rohil Inisial AA tanpak menggunakan rompi pink tahanan kejari Rohil dengan tangan terborgol langsung digiring masuk didalam mobil tahanan di bawa menuju kantor Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, pada sore dini hari sekitar pukul 16:46 WIB.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil, Andi Andikawira Putera, SH., di dampingi Kasi intel Kejari Rohil Yopentinu Adi Nugraha, SH., MH., bersama Jaksa lainnya dalam konfrensi Pers bersama puluhan awak media menyampaikan penahan Kadis Pendidikan Rohil tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-02/L.4.20/Fd.2/05/2025 selama 20 hari, terhitung sejak 22 Mei hingga 10 Juni 2025, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bagansiapiapi.
Andi Adikawira Putera menjelaskan secara singkat kronologi perkara tersebut, yaitu pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan delapan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMP N 4 Panipahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang sumber uangnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI dengan nilai total untuk delapan kegiatan sejumlah Rp. 4.316.651.000 (empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
" Kegiatan itu dilakukan dengan metode swakelola, di mana AA sebagai Pengguna Anggaran menunjuk tersangka SJ sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada enam kegiatan pembangunan dan dua kegiatan rehabilitasi," Kata Andi.
Lebih lanjut, Kajari Rohil menyampaikan dalam kasus tersebut pihaknya menemukan beberapa perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum secara formil maupun materiil, diantaranya yaitu adanya penggelembungan pembelian bahan material, penyusunan SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan serta adanya ketidaksesuaian mutu bangunan, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 1.109.304.279,90 (satu miliar seratus sembilan juta tiga ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah).
Kasus ini masih terus bergulir, dan Kejari Rokan Hilir akan melanjutkan penyelidikan guna mengungkap fakta-fakta lebih lanjut.
Editor: Redaksi
