ROHIL, Mediapesisirnews.com- Dewan Pengurus Daerah Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPD FABEM) Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mendorong penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap empat nelayan tradisional Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, yang kini tersangkut perkara hukum.
Ketua DPD FABEM Rokan Hilir, Riki Dermawan, S.Sos., menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia menekankan agar penegak hukum melihat duduk perkara secara utuh dengan mempertimbangkan latar belakang kejadian dan kondisi sosial masyarakat pesisir.
"Kami menghormati proses hukum. Tetapi kami juga berharap ada ruang penyelesaian melalui restorative justice. Persoalan ini jangan hanya dilihat dari akhir kejadian, melainkan harus dipahami dari bagaimana persoalan tersebut bermula," ujar Riki kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Sebelum kasus ini berujung pada penahanan, kata Riki, pihaknya telah berupaya menempuh jalur dialog. FABEM sempat mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Sayangnya, hingga keempat nelayan ditahan, agenda tersebut tak kunjung terealisasi.
Para nelayan juga disebut telah berupaya mengadu langsung kepada kepala daerah agar ada intervensi pemerintah dalam mencari jalan keluar. Namun, hingga kini, solusi yang diharapkan belum juga membuahkan hasil.
"Jangan sampai masyarakat sudah berupaya menyampaikan persoalan kepada pemerintah, kemudian proses hukum terus bergulir tanpa ada ruang dialog yang memadai," imbuhnya.
Akar Masalah: Keresahan Wilayah Tangkap
Menurut Riki, perkara hukum ini tidak bisa dilepaskan dari keresahan nelayan tradisional Desa Raja Bejamu terkait menyusutnya wilayah tangkapan ikan mereka.
Berdasarkan catatan FABEM, ketegangan bermula pada 13 November 2025 ketika para nelayan menggelar musyawarah akibat drastisnya penurunan hasil tangkapan. Sehari kemudian, sejumlah nelayan bersama awak media turun ke laut dan mendapati kapal-kapal di perairan sekitar 9–11 mil dari garis pantai yang diduga menggunakan alat tangkap tidak sesuai ketentuan.
Situasi memanas hingga berujung pada insiden kandasnya salah satu kapal. Sempat ada upaya penyelesaian damai di tingkat lokal—berdasarkan informasi yang diterima FABEM—yakni kesepakatan pemberian dana kompensasi sebesar Rp60 juta kepada nelayan terdampak. Namun, beberapa hari kemudian, konflik tersebut justru berlanjut ke ranah pidana hingga berujung penahanan.
"Kalau hanya melihat tindakan di akhirnya, konteks awal persoalan menjadi hilang. Kami tidak meminta hukum berpihak secara buta, tetapi meminta agar seluruh pihak diberi ruang untuk menyelesaikan perkara secara adil dan manusiawi," tegas Riki.
Desak Kehadiran Pemerintah
Lebih lanjut, FABEM mendesak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk lebih peka terhadap keberlangsungan hidup nelayan tradisional yang sangat bergantung pada hasil laut. Menurut Riki, kasus ini menyangkut tata kelola perairan daerah dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, bukan sekadar perselisihan personal.
"Pemerintah harus hadir ketika mereka menghadapi masalah, bukan justru setelah persoalan berubah menjadi perkara hukum," pungkasnya.
FABEM berharap aparat penegak hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, menjamin hak-hak hukum para nelayan, serta membuka pintu lebar-lebar bagi tercapainya kesepakatan damai.
Editor: Redaksi
