Mediapesisirnews.com, BAGANSIAPIAPI- Pemanfaatan kawasan pesisir dinilai menyimpan potensi besar dalam mengakselerasi penguatan ekonomi nasional.
Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, yang memiliki letak geografis strategis berdekatan langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka, memegang posisi kunci dalam poros maritim tersebut.
Penghubung Kementerian sekaligus perwakilan dari empat konsorsium koperasi, termasuk Koperasi Balimbuk dan Koperasi Karya Sarana, Hj. Ainun mengungkapkan bahwa selama ini kerap terjadi disparitas informasi antara kebijakan di tingkat pusat dan kondisi riil di daerah.
Melalui kajian ekonomi wilayah yang komprehensif, langkah taktis pun ditempuh guna menjembatani kebutuhan daerah dengan pemangku kebijakan nasional.
Hasilnya, rencana strategis tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Rombongan tiga kementerian sekaligus yakni Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Perdagangan dijadwalkan tiba di Kabupaten Rokan Hilir pada Senin, 16 November 2026, dengan puncak agenda kunjungan kerja berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.
Kunjungan kerja strategis ini memiliki sejumlah agenda utama, meliputi peluncuran operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana Rohil (SPBUN Karya Sarana Pertamina 18.289.067) serta pelepasan ekspor perdana produk koperasi ke Malaysia.
Sebelumnya, persiapan teknis juga telah dimatangkan dalam rapat koordinasi lanjutan yang dipimpin Sekda Rohil Sarman Syahroni bersama jajaran kepala dinas terkait.
Sinergi Pengawasan Mutu dan Tata Kelola Perikanan
Menjelang kedatangan rombongan menteri pada esok hari, koordinasi intensif dan peninjauan langsung terus dilakukan bersama jajaran terkait di lapangan.
Candra, selaku Inspektur Mutu dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Pekanbaru unsur pendukung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia turun langsung ke lokasi SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana, Jl. Lingkar Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, di Bagansiapiapi melakukan kunjungan inspeksi fasilitas di lapangan dan pengawasan sertifikasi ekspor, Candra menegaskan pentingnya pemenuhan standar mutu bagi produk hasil tangkapan nelayan lokal.
"Agar produk koperasi dapat diekspor, produk tersebut harus melalui proses sertifikasi yang ketat, yang salah satu syarat utamanya memerlukan SPDI atau Sertifikat Pengendalian Hasil Perikanan yang Baik, serta pemenuhan syarat Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)," ujar Candra saat meninjau lokasi, Minggu (15/11/2026).
Ia menambahkan, timnya ditugaskan secara khusus untuk melakukan inspeksi langsung ke lapangan guna memastikan proses pengolahan dan produk yang dihasilkan oleh Koperasi Balimbuk Rohil dapat memenuhi seluruh persyaratan standar mutu internasional tersebut, sehingga akses pasar ekspor bagi nelayan dan pelaku usaha lokal dapat terbuka lebar.
Tantangan Regulasi dan Sejarah Kejayaan Perikanan Rohil
Di sisi lain, Hj. Ainun turut menyoroti hambatan struktural yang masih dirasakan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Rangkaian regulasi yang berlapis kerap menjadi kendala dalam mendongkrak kemajuan usaha di tingkat daerah.
Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah kewenangan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang hingga kini belum dapat dikeluarkan secara mandiri oleh pemerintah daerah.
Padahal, secara historis, Rokan Hilir telah mencatatkan namanya di kancah global sejak tahun 1928 sebagai salah satu wilayah dengan penghasilan ikan terbesar di dunia, sejajar setelah Norwegia.
Menyikapi kompleksitas birokrasi ini, Ainun menekankan pentingnya komitmen nyata serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga mengajak peran aktif insan pers dan media massa untuk turut mengawal proses perizinan agar berjalan transparan dan tidak memberatkan para pelaku usaha.
"Peran media sangat krusial dalam mengawal urusan perizinan ini agar tidak dipersulit, sehingga potensi besar yang kita miliki dapat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah," tegas Ainun.
Kunjungan tiga kementerian pada pekan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor kelautan Rokan Hilir melalui harmonisasi regulasi pusat dan daerah, kelancaran operasional SPBUN, serta penguatan infrastruktur pengawasan mutu hasil perikanan nasional.
Editor: Redaksi
