ROHIL, Mediapesisirnews.com - Wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali menguat. Memasuki September 2026, perjuangan pemekaran wilayah pesisir Riau tidak lagi sebatas pembahasan di tingkat masyarakat, tetapi mulai diikuti sejumlah dukungan dan rekomendasi resmi pemerintah daerah serta lembaga legislatif. Minggu (20/9/2026). 

Perkembangan terbaru ini menjadi kelanjutan dari Mufakat Dumai yang digelar pada Minggu, 26 Juli 2026 lalu di Hotel The Zuri, Kota Dumai. Forum tersebut mempertemukan perwakilan masyarakat dan pemerintah dari lima wilayah, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam forum tersebut, peserta menyepakati untuk kembali memperjuangkan pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Riau. Dua nama yang mengemuka adalah Provinsi Riau Pesisir dan Provinsi Siak Sri Indrapura, sementara alternatif calon ibu kota yang dibahas meliputi Kota Dumai, Bagansiapiapi dan Batin Solapan.

Namun, seluruh nama dan lokasi tersebut hingga kini masih merupakan usulan, bukan keputusan final pembentukan provinsi maupun penetapan ibu kota.

Perkembangan Terbaru: Rohil Berikan Dukungan Resmi

Salah satu perkembangan yang cukup penting datang dari Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menerbitkan surat rekomendasi dan dukungan terhadap pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir dengan Nomor 100/TP/97 tertanggal 8 September 2026.

Surat tersebut kemudian diserahkan secara simbolis kepada Wakil Ketua Badan Pekerja Pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP), Cutra Andika Siregar, di Mess Bupati Rohil, Bagansiapiapi, pada Rabu, 9 September 2026.

Dukungan tersebut disebut sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat serta hasil kesepakatan Mufakat Dumai.

Menurut pemberitaan Riau Pos, dokumen dukungan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari kelengkapan administrasi yang diproses secara berjenjang, mulai dari tingkat Pemerintah Provinsi Riau hingga pemerintah pusat dan DPR RI.

DPRD Rohil Dorong Bagansiapiapi sebagai Ibu Kota

Perkembangan berikutnya datang dari DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Pada 15 September 2026, DPRD Rohil menerbitkan surat Nomor 170/DPRD-RH/2026/976 mengenai penyampaian rekomendasi pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.

Dalam rekomendasi tersebut, DPRD Rohil menyatakan mendukung pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Namun, lembaga tersebut juga menyampaikan harapan agar Bagansiapiapi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau Bagian Pesisir apabila provinsi tersebut nantinya terbentuk.

Usulan tersebut menjadi perkembangan tersendiri dalam pembahasan calon ibu kota, mengingat sebelumnya dalam Mufakat Dumai terdapat tiga alternatif yang mengemuka, yakni Dumai, Bagansiapiapi dan Batin Solapan.

Dengan demikian, posisi Bagansiapiapi kini memperoleh dukungan secara resmi dari DPRD Rohil, meskipun penetapan ibu kota tetap berada dalam proses dan kewenangan sesuai tahapan pembentukan daerah otonomi baru.

Dukungan Meranti Juga Menguat

Selain Rohil, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah menerbitkan surat dukungan terhadap pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir.

Surat Bupati Kepulauan Meranti bernomor 100/TAPEM/IX/2026/196 tertanggal 8 September 2026 tersebut diserahkan kepada Ketua BPDOB-RP, Norhamsyah Abdul Wahab, di Selatpanjang pada Rabu, 16 September 2026.

Dukungan Meranti menambah daftar dukungan pemerintah daerah yang telah muncul dalam proses perjuangan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Dumai juga menerbitkan surat Nomor 100.1/407/SETDA-TAPEM tertanggal 26 Agustus 2026 yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir.

Lima Daerah yang Masuk dalam Wacana Riau Pesisir

Dalam gagasan yang kembali dibahas pada 2026, terdapat lima daerah yang menjadi wilayah utama perjuangan pembentukan provinsi baru.

1. Kota Dumai

Kota Dumai menjadi salah satu wilayah utama dalam perjuangan Riau Pesisir sekaligus tempat berlangsungnya Mufakat Dumai pada 26 Juli 2026.

Pemko Dumai kemudian memberikan rekomendasi dukungan resmi pada 26 Agustus 2026.

2. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis termasuk dalam lima wilayah yang disebut dalam gagasan pembentukan Riau Pesisir.

Dalam pembahasan calon ibu kota 2026, Batin Solapan menjadi salah satu lokasi yang diusulkan.

3. Kabupaten Siak

Kabupaten Siak juga termasuk wilayah yang diwacanakan masuk dalam provinsi baru.

Nama Siak Sri Indrapura bahkan menjadi salah satu alternatif nama provinsi yang muncul dalam Mufakat Dumai.

4. Kabupaten Rokan Hilir

Rohil menjadi salah satu wilayah utama sekaligus memiliki perkembangan terbaru berupa dukungan resmi Bupati dan DPRD.

Selain itu, Bagansiapiapi kini memperoleh rekomendasi DPRD Rohil sebagai lokasi yang diharapkan menjadi ibu kota apabila provinsi baru terbentuk.

5. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti juga termasuk dalam wilayah yang diperjuangkan.

Pada September 2026, Pemkab Meranti telah menerbitkan surat dukungan terhadap pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir.

Jejak Perjuangan Sejak 2014

Gagasan Riau Pesisir bukan merupakan wacana baru.

Pada 4 September 2014, DPRD Provinsi Riau melalui rapat paripurna menyetujui usulan pembentukan Provinsi Riau Pesisir untuk diteruskan melalui mekanisme pemerintahan dan DPR RI. Saat itu, dukungan berasal dari lima kabupaten/kota yang menjadi wilayah pembentukan yang diusulkan.

Persetujuan DPRD Riau tersebut merupakan bagian dari proses pengusulan dan bukan berarti Provinsi Riau Pesisir telah terbentuk secara hukum.

Pembahasan mengenai calon ibu kota juga pernah dilakukan pada 2014.

Pada 10 September 2014, Media Center Pemerintah Provinsi Riau memberitakan usulan akademisi agar ibu kota provinsi baru dibangun di kawasan baru di sekitar perbatasan Bengkalis dan Siak. Saat itu bahkan muncul gagasan nama Bandar Baru Laksamana.

Gagasan tersebut berbeda dengan pembahasan 2026 yang kini memunculkan tiga alternatif, yakni Dumai, Bagansiapiapi dan Batin Solapan.

Dari Mufakat Dumai Menuju Tahapan Administrasi

Pertemuan 26 Juli 2026 menjadi titik awal kembali menguatnya pembahasan pemekaran.

Setelah itu, proses bergerak melalui pengumpulan dokumen, permohonan rekomendasi serta dukungan pemerintah daerah.

Rangkaian perkembangan tersebut antara lain:

- 26 Juli 2026: Mufakat Dumai dan kesepakatan memperjuangkan Provinsi Riau Pesisir.

- 24–26 Agustus 2026: BPDOB-RP menyerahkan dokumen dan Pemko Dumai menerbitkan dukungan resmi.

- 8 September 2026: Bupati Rohil menerbitkan surat rekomendasi dan dukungan.

- 9 September 2026: Surat dukungan Bupati Rohil diserahkan secara simbolis di Bagansiapiapi.

- 8 September 2026: Bupati Kepulauan Meranti menerbitkan surat dukungan.

- 15 September 2026: DPRD Rohil menerbitkan rekomendasi dukungan dan menyampaikan harapan agar Bagansiapiapi menjadi ibu kota.

- 16 September 2026: Surat dukungan Pemkab Kepulauan Meranti diserahkan kepada BPDOB-RP di Selatpanjang.

Masih Harapan, Belum Menjadi Provinsi Baru

Meski dukungan terus bertambah, Provinsi Riau Pesisir sampai 20 September 2026 belum menjadi provinsi resmi.

Lima daerah yang diwacanakan bergabung masih merupakan bagian dari Provinsi Riau. Nama provinsi, batas wilayah, ibu kota serta struktur pemerintahan baru juga belum ditetapkan melalui undang-undang.

Karena itu, perkembangan yang terjadi saat ini lebih tepat disebut sebagai penguatan aspirasi dan proses perjuangan pembentukan daerah otonomi baru, bukan sebagai tanda bahwa provinsi baru telah resmi berdiri.

Tahapan selanjutnya masih membutuhkan pemenuhan persyaratan dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan pemerintah pusat.

Harapan Masyarakat Riau, Khususnya Rohil dan Sekitarnya

Bagi sebagian masyarakat di wilayah pesisir, termasuk masyarakat Rokan Hilir dan daerah sekitarnya, wacana Riau Pesisir kembali menjadi harapan yang telah lama diperbincangkan.

Dukungan yang muncul dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam beberapa pekan terakhir membuat aspirasi tersebut kembali mendapatkan ruang pembahasan.

Namun, harapan masyarakat tersebut tetap harus berjalan seiring dengan proses hukum, kajian kelayakan, kemampuan fiskal, kesiapan pemerintahan, serta keputusan pemerintah pusat.

Dengan demikian, perjuangan Riau Pesisir pada 2026 masih berada dalam perjalanan. Dukungan dari daerah menjadi bagian dari proses, sementara keputusan akhir mengenai terbentuk atau tidaknya provinsi baru tetap harus melalui mekanisme resmi yang berlaku.

CATATAN REDAKSI

Berita ini disusun berdasarkan berbagai sumber pemberitaan dan informasi publik yang tersedia hingga 20 September 2026. Informasi mengenai pembentukan Provinsi Riau Pesisir, nama provinsi, cakupan wilayah dan calon ibu kota merupakan wacana, aspirasi, usulan serta proses administratif yang masih berjalan, bukan penetapan provinsi baru.

Mediapesisirnews.com menyajikan informasi ini sebagai bagian dari pemberitaan mengenai perkembangan aspirasi masyarakat. Harapan terhadap terbentuknya Riau Pesisir merupakan aspirasi sebagian masyarakat Riau, khususnya masyarakat Rokan Hilir dan wilayah sekitarnya, dan tidak dimaknai sebagai keputusan resmi bahwa provinsi baru tersebut telah terbentuk.

Keputusan akhir tetap bergantung pada proses dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan pemerintah dan lembaga negara yang berwenang.

Editor: Redaksi/Tkj/Lek.